Dari tiga wilayah pemilihan kepala daerah, baik pada tahun 2017 maupun 2018 yang akan datang. Gawat SOS Ini namanya.
Tapi bukan SBY kalau tidak membaca itu. Buru2 para petinggi nya di partai Demokrat diundang mendadak. Emergency Meeting itu kalimat SBY menyikapi perkembangan Demokrat akhir-akhir ini menjelang pilkada.
Hal itu terungkap pada hasil rapat darurat pengurus Partai tadi malam.
Sekertris Jenderal PD, Hinca Pandjaitan mengaku Demokrat tahun 2017 dan 2018 sedikitnya tiga wilayah pemilihan kepala daerah, mendapat perlakuan tidak adil. Saat itu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sylvi diperiksa terkait dua kasus dugaan korupsi di Bareskrim Polri. "Teman-teman mungkin masih ingat Sulvi bersama suaminya diperiksa penyidik pada saat Pilkada sudah diproses sampai selesai (Pilkada) yang pada waktu itu Demokrat harus menggerus citra pasangan ini (AHY-Sylvi),"kata Hinca dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu malam (3/1).
Ironisnya kasus ini hilang tidak diketahui rimbanya. Bukan cuma itu, sambung Hinca, disaat bersamaan ada peristiwa penngerudukan rumah Ketua Umum Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan juga tuduhan tidak mendasar cenderung fitnah dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar," semua sudah kami laporkan ke penegak hukum negeri ini tapi sampai saat ini masih belum diproses secara tuntas lanjut Hinca. Ada motif lain dibalik ini ujar Doktor Hendra Karyanga, wakil Ketua DPD PD Malut. "Coba lihat saat aksi 411 dan 212 di Monas lagi-lagi PD bahkan SBY dituding ikut mendanai gerakan tersebut," ujar Hendra yang juga seorang pengacara di Jakarta.
Dalam proses Pilkada Papua tahun lalu, Demokrat juga dirongrong di sana dan mendapat perlakuan tidak adil. Gubernur petahana Lukas Enembe sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Papua disebut pernah dipaksa untuk menerima wakil yang bukan atas keinginan nya dari partai politik tertentu sekitar Oktober tahun lalu. Padahal saat itu Lucas Enembe sudah menyatakan maju bersama wakilnya saat ini yaitu Klemen Tinal dan diusung oleh partai Demokrat. Tidak tinggal diam tim pencari fakta pun dibentuk (TPF) hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dan yang terakhir saat ini di Kalimantan Timur 2018. Walikota Samarinda, Syaharie Jaang dan Wakil Walikota Balikpapan, Rizal Efendi sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Kedua pasangan calon Demokrat kembali di ganggu habis-habisan. Kejadian juga hampir mirip dengan kasus Papua. Berawal ketika Syaharie Jaang, berulang kali dipanggil oleh partai politik tertentu hingga delapan kali untuk mau berpasangan dengan Kapolda Kalimantan Timur, inspektur Jenderal Sfruddin sebagai wakilnya. Namun Syaharie menolak lantaran sudah memilih Rizal . Buntut penolakan itu kata Hinca Pandjaitan, Syaharie dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. Sedangkan Wakilnya Rizal juga dilaporkan dalam sebuah kasus yang kini ditangani di Polda Kalimantan Timur. Bisa dibayangkan hanya butuh waktu dua hari dari laporan polisi, keduanya langsung mendapat panggilan pemeriksaan. "Cukup mengagetkan memang. Kita minta ditunda, tanggal 29 keluar lagi surat panggilan ke dua untuk diperiksa tanggal 2 Januari 2018 kemaren, untuk pendampingan kami mengirimkan Sekertaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsudin dan Wasekjen PD, Didi Irawadi," papar Hinca.
Dari tiga peristiwa itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca menilai ada pelanggaran atas keadilan dan merusak sistem perundang-undangan dan merusak demokrasi di Indonesia sekaligus merusak netralitas institusi negara.
SBY sebagai Ketua umum langsung bikin emergency meeting dengan para petinggi PD. "Bagaimanapun juga perlakuan yang tidak adil sewenang-wenang tidak bisa dibiarkan, maka kami mengajak kader dan masyarakat agar tindakan tidak adil harus di hentikan," tegas Sekjen.
Partai Demokrat sebagai partai yang pernah dua periode di pemerintahan era SBY, meminta Presiden Jokowi turun tangan ikut menyelesaikan persoalan ini dengan menjamin agar pelaksanaan Pilkada berjalan adil. "Saya yakin Jokowi tidak mengetahui hal ini," papar Hinca Pandjaitan, Sekjen Partai Demokrat.
Pilkada memang sarat dan dekat sekali dengan berbagai persoalan yang pelik. Kecurangan dan kebohongan publik berseliweran dan bakalan muncul di sini seperti yang dialami Partai Demokrat dalam Pilgub di Jakarta, Papua, Kaltim, dan boleh jadi di daerah lain seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Maluku Utara. Kalau sudah begini, tidak ada kata lain semua harus di kawal dari sekarang oleh pemerintah. Bila tidak akan mengganggu stabilitas daerah. Pilkada harus dilaksanakan secara bersih, dan jujur begitu kata mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Tidak ada komentar: