Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Recent Tube

POLITIK

NASIONAL

DUNIA

DAERAH

Sports

GALLERY

Slider

LSM Kibar Galang Bantuan Perangkat Pedidikan bagi Murid-murid Sekolah Kabupaten Asmat Papua.

By: pro rakyat on on Februari 21, 2018 / comment : 0 ,


Sebanyak 1.600 paket perangkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA bagi siswa didik Kabupaten Asmat Papua diserah-terimakan dari LSM Kibar (Koalisi Bersama Rakyat) kepada Pengurus Pusat Dharma Pertiwi Mabes TNI di Cilangkap Bogor, Rabu 21 Februari 2018.

Paket bantuan tersebut berupa baju seragam, alat tulis, tas sekolah, dan baju pramuka, diserah-terimakan secara simbolik dari Ketua Umum Kibar, Indra Fahrizal kepada Ketua Umum PP Dharma Pertiwi TNI, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto. Bantuan sosial-pendidikan ini akan diteruskan kepada Panglima TNI untuk didistribusikan langsung ke Kabupaten Asmat.

Indra Fahrizal mengatakan, bantuan tersebut selain berasal dari relawan LSM Kibar sendiri, juga berasal dari PT Telkom, PT KBN, PT Pacifik Defense Indoenesia, SAHARA dan lain-lain selama Februari ini. "Bantuan ini merupakan salah satu aksi sosial kemanusian bagi saudara-saudara kita di Asmat sesuai dorongan dan arahan Ketua Dewan Pembina kami (LSM Kibar), Jend. (Pur) TNI, Bapak Wiranto, "kata Indra.

"Kepada PT Telekom, PT KBN, PT Pacifik Defense Indonesia, SAHARA, dan pihak-pihak lain yang mendonasi bantuan, saya sangat berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi," imbuh Indra.

Kepada PP Dharma Pertiwi, indra menyatakan komitmennya untuk terus menggalang dan meningkatkan kerjasama. "LSM Kibar siap mendukung dan bekerja sama dengan Dharma Pertiwi dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) di seluruh Indonesia," kata Indra tandas. 
Paralel dengan Indra,  Ketua Umum PP Dharma Pertiwi Hj. Nanny Tjahjanto mengatakan bahwa dirinya juga menghargai upaya spontan yang telah dilakukan oleh LSM Kibar.

 "Dengan sigap, spontan, dan sukarela LSM Kibar telah melakukan upaya ikhtiar untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Kabupaten Asmat. Khususnya bagi anak-anak sekolah di sana, Provinsi Papua," ungkap Nanny.

"Bantuan ini tentu sangat membantu mereka dalam proses belajar mereka. Saya mengharapkan kerja sama ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain khususnya dalam rangka meningkatkan ksejahteraan masyarakat pada umumnya”, kata Nanny.*

Kumpulkan Para Gubernur, Presiden Tekankan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

By: pro rakyat on on Januari 28, 2018 / comment : 0 ,


Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mendukung visi dan arah pembangunan nasional sebagai tujuan bersama. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan menjadikan hubungan antara pusat dan daerah berada dalam satu garis. Untuk itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut utamanya yang terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha di pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian poin penting yang disampaikan Presiden saat menggelar rapat kerja pemerintah bersama dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

"Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah bukan berarti federal. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu garis," ujar Presiden.

Hanya satu fokus pembicaraan yang dilakukan dalam rapat tersebut, yakni soal kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.

Beberapa minggu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menemui sejumlah investor dan duta besar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala yang mereka hadapi saat hendak berinvestasi di Indonesia. Ternyata, dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa tugas pemerintah masih sangat banyak.

"Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mengumpulkan seluruh gubernur dan Ketua DPRD agar kita memiliki sebuah panduan yang sama, sebuah visi bersama dan menyelesaikan masalahnya seperti apa," tuturnya.

Presiden sendiri sejak lama sudah mengupayakan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. Seperti di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, waktu memperoleh perizinan telah dipangkas secara signifikan.

"Kalau dulunya mengurus izin berbulan-bulan atau bahkan tahun. Mulai 2 tahun yang lalu BKPM bisa mengeluarkan 9 izin dalam waktu 3 jam. Bisa kita lakukan. Niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, urusannya di situ saja," sambungnya.

Namun, perizinan itu tidak hanya terkait dengan urusan yang ada di BKPM saja. Baik di kementerian maupun di daerah, masih banyak bentuk perizinan yang harus dibenahi. 

Pembenahan tersebut mutlak diperlukan mengingat saat ini sebenarnya banyak calon investor yang antre untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hanya saja, setelah menemui sejumlah kendala di lapangan, seringkali mereka mengurungkan niatnya semula.

"Masalahnya ada di sini, investasi antre di depan pintu kita ada ribuan. Ribuan investor yang mau masuk ke negara kita, tapi masalahnya ada di dalam kita sendiri," ujarnya.


Jakarta, 23 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

AHY MEMILIKI PERLAMBANG SBY DAN JIWA ARISTOKRASI KUAT

By: pro rakyat on on Januari 26, 2018 / comment : 0 , ,


Hampir saban hari, lewat berbagai media massa, nyaris tak pernah henti kita dihadang oleh berbagai kegelisahan kerisauan dan kecemasan yang tak pernah tau kapan usainya. Semua muncul jadi satu Sejumlah pakar politik tak pernah bosan mengeritik dan menggelitik. Semua mempertanyakan, mengkritisi, dan menggugat keadaan. Tapi tidak dengan tokoh muda Indonesia yang satu ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putra Presiden ke 6 RI, ini malah bersafari ke sejumlah daerah di Indonesia. AHY datang menyapa sesama anak bangsa sambil memotivasi perlunya persatuan dan kesatuan jelang berlangsungnya Pilpres 2019 termasuk mendorong percepatan Indonesi 2045. 

Selepas tinggalkan karier gemilangnya di militer sejak 2016 AHY lantas berlaga di Pilgub DKI 2017 lalu. Meski kalah, AHY aktif melakukan safari politiknya hingga saat ini. Ia terus berusaha mencari jawaban, dan menemukan format paling pas suatu pergerakan politik yang berada dalam koridor kebangsaan. AHY ingin mendekatkan yang jauh dan mengarabkan yang dekat, mengukuhkan keakraban dalam komitmen kebangsaan utuh saling memuliakan. Dengan cara ini diharapkan AHY  menjadi benang yang bisa merajut kembali sobeknya negeri ini. 

Dan Demokrat beruntung punya sosok seperti Agus Harimurti Yudhoyono. Mantan perwira TNI AD yang satu ini memang terkenal cerdas, tegas, dan pekerja keras seperti juga sifat ayahnya SBY. Kemampuan AHY dinilai banyak kalangan sebagai public relation. Dengan keadaan kepribadiannya yang sangat sederhana ia mampu mengatur irama langkahnya menuju arah manapun, khususnya dunia politik ia mampu menempatkan dirinya secara benar, meskipun atas dorongan orang di luar dirinya. Dari Pilkada Jakarta, membawa AHY ke arah kesuksesan yang luar biasa. 

AHY di mata kalangan politik, merupakan aset Partai Demokrat  saat ini yang akan main di 171 pilkada di Indonesia. Namanya kini menjadi salah satu bakal calon Wapres potensial mendampingi Jokowi untuk kembali menjadi Presiden di 2019. Dari hasil survei Indobarometer, AHY berada di urutan teratas 17,1 persen melampui Jenderal Gatot Nurmantyo yang cuma 15,9 persen. Orang boleh menilai apa saja soal AHY tapi fakta membuktikan, Suami dari Anisa Pohan ini  kini menjadi idola ia menjadi faktor penting bagi siapapun Presidennya nanti. 

Setelah mengunjungi Propinsi Papua,Papua Barat dan Maluku, hari ini AHY mengunjungi Maluku Utara untuk kunjungan terakhirnya di kawasan Timur. Siang ini AHY akan tiba di Ternate ujar Abdullah Taher, Ketua Panitia sekaligus Pjs Walikota Ternate. Menurut Abdullah Taher yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ternate, AHY akan berada di Ternate dari tanggal 26 sampai 27 Januari 2018.  Selama di Ternate akan mengunjungi Mesjid Sultan Ternate serta Kedaton Sultan Tidore. Besok pada hari Sabtu AHY dijadwalkan berada di Land Mark bersama kaum melaniel kota Ternate dan menyapa para pedagang di pasar Higienis Kota Ternate. "Semoga kunjungan ke kaki gunung Gamalama ini terpuaskan," ujar Abdullah Taher.
Soal Capres RI 2019, Abdullah Taher mengatakan "AHY adalah bagian dari keluarga besar PD yang dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Jadi sebagai kader dan pengurus PD di daerah, kami harus siap mensosialisasikan hal itu".


AHY sendiri ketika ditanyakan wartawan ketika berada di Ambon mengatakan semua tergantung hasil survei yang nanti akan dilakukan Partai Demokrat. " Jadi sekiranya hasil survei menunjukkan posisi baik, maka siap berproses untuk Pilpres 2019 dengan formasi belum bisa di sampaikan," jawab AHY di Ambon, Kamis kemaren sebelum terbang ke Ternate. (Tommy Rusihan Arief)

Ebitorial Sys Ns

By: pro rakyat on on Januari 23, 2018 / comment : 0 ,




Dari Konseptor Ide Hingga Politikus Fungky 

Inna Illahi wainnaillahi rojiun, Ditengah guncangan gempa 6,4 skala rihter yang terjadi di kawasan Lebak Banten, kabar duka juga datang dari keluarga Sys Ns, salah satu tokoh muda yang ikut membidani lahirnya Partai Demokrat. 

Awalnya RHM Heroe Siswanto Ns mengaku seorang yang buta politik dalam kesempatan saya bersama Lazuardi Adhisage berkesempatan mewawancarai Sys Ns soal pencalonannya sebagai utusan golongan Dewan Perwakilan Rakyat  untuk tabloid Cek Poin. Pria berjuluk "Mester Jakarta" ini hanya berujar pendek "Saya tidak punya tujuan apa-apa. Saya buta politik" kata Sys Ns dengan logat khasnya meledak-ledak.

Selepas itu, mantan anak jalanan itu makin kerasan dengan dunia "barunya". Lihat saja giat-giat Sys Ns seperti Deklarasi Sys Ns menjadi kandidat Ketua Umum Partai Demokrat 2005-2010 di Golden Ballroom, Hotel Hilton akhir April 2005. Mengenakan jas hitam dengan emblem Partai Demokrat di dada kiri dan berlogo nama partai Demokrat, dengan percaya diri Sys naik ke atas panggung diiringi musik Tanjidor. Ia didampingi sejumlah gadis cantik yang mengusung bendera Partai Demokrat. Saat itu dengan suara bergetar Sys maju dengan slogan " Jangan Pilih Saya bila tidak dengan Hati Nuran dan Akal Sehat". 

Hal serupa berulang dalam peluncuran bukunya bertajuk Sys Ns Yesterday, Today & Tomorrow di Hard Rock Cafe Jl Thamrin Jakarta Pusat. 
Dari dia event itu dengan jelas terbaca pria kelahiran Semarang, 19 Juli 1956, seorang yang punya rentang pergaulan yang sangat luas, sejumlah artis dari mulai Rina Hasyim, Hj.Canelia Malik,Krisdayanti,Rhoma Irama,Muchsin Alatas, hinges generasi Eko Patrio saat itu tumplek di tempat gaul anak Muda Jakarta ini. Tentu tak hanya barisan artis yang hadir dikondangan Sys Ns, Oskar pemasaran Rhenald  Kasali, politikus Eggi Sujana, Yorris Raweyai, Bursah Zarnubi, tokoh pers Ilham Bintang, purnawirawan Jenderal Soeyono, Ketum Pemuda Psncasila, Yapto SS, Hj. Siti Hardiyanti Rukmana, juga nampak hadir dalam acara peluncuran buku Sys Ns yang dikemas dengan gaya gaul itu. 

Itulah hebatnya seorang Sys Ns ketika itu. Agaknya kehadiran ribuan undangan tersebut menyiratkan suatu satu hal; Sys Ns sudah bukan politikus kelas bawang. Ayah tiga anak ini pernah di juluki sebagai Mister Jakarta ini punya karakter tersendiri sebagai aktivis politik. Perannya menentukan bukan saja dalam penggalangan dukungan dari massa non partai politik, dan dibuktikannya ketika menjadi Ketua Koordinator Gerakan Pro SBY saat Pilpres. Tetapi perannya juga mendongkrak citra partai di kalangan akar rumput dengan memasukkan sejumlah public figure dalam jajaran pengurus partai dan caleg partai ketika itu seperti Roy Marten, Deddy Mizwar, dan banyak lagi. 
Uniknya ketika sebagai pengurus Partai Demokrat, alumnus IKJ ini justru memilih mendorong teman-temannya dari dunia artis untuk masuk ke dunia politik dan menjadi Anggota Dewan. Bagi Sys Ns, selama ini bidang seni dianaktirikan oleh pemerintah. "Lain dengan dunia olahraga. Bidang itu mendapat perhatian berlimpah walaupun dalam berbagai pertandingan di dunia internasional banyak kalahnya, Tapi kalau ada yang menang, mereka disambut dan diberi berbagai hadiah. Sedangkan seniman Indonesia yang mendapat hadiah di luar negeri tidak pernah ada penyambutan, apalagi hadiah dari dalam negeri, Ujarnya membandingkan. Selepas itu banyak seniman yang masuk politik dan duduk di Dewan. Sys Ns sudah memberi warna pada dunia politik nasional "Meski melawan arus, ia membawa wacana baru," begitu kata Jenderal (pur) Soeyono yang mengaku suka dengan ide-ide Sys Ns. 


Subur Budhidantoso, adalah mantan Ketua Umum  Partai Demokrat mengaku berkenalan dengan Sys Ns berawal pada kegiatan awal berdirinya Demokrat tahun 2001. Sebagai sosok yang masih muda usia kata Subur, saya sangat terkesan dengan semangatnya untuk membesarkan partai, lewat sumbangan pikiran serta tenaganya sebagai seniman yang produktif. 
Kiprah Sys Ns juga mendapat tanggapan dari SBY seperti yang ditulis SBY pada buku Sys Ns; "Teruslah berkreasi untuk negeri. Hidup ini penuh tantangan. Dan sebuah kehidupan adalah jalan panjang yang nyaris tanpa tepi ----tak lunak, dan bergejolak. Hanya manusia yang kokoh dalam jiwa, dinamis dalam hidup dan kreatif dalam pikirkanlah yang akan menang dalam pergulatan besar itu. 
Kini langkah Sys Ns sudah terhenti Selasa, 23 Januari 2018. Innalllahi wainnaillahi rojiun. Mohon doanya agar almarhum khusnul khotimah. Yang pasti kami semua kader Partai Demokrat kehilangan tokoh muda pendiri Partai Demorat. Selamat jalan Sys Ns semua karya-karyamu akan selalu dikenang. 

Sys Ns meninggalkan seorang istri, Shanty Widhiyanti, dan tiga orang anaknya, Syanindita Trasysty, Sabdayagra Ahessa, dan Sahdhenna Syayanda. 
(Tommy Rusihan Arief)

Dugaan Politik Uang di Pilkada Jatim, La Nyalla Bakal Lapor ke Mabes Polri dan KPK

By: pro rakyat on on Januari 13, 2018 / comment : 0 ,



La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi tim hukum menempuh jalur hukum terkait permintaan uang Rp 40 Miliar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.

Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum, mengatakan laporan akan dibuat ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yang diduga dilakukan oknum Partai Gerindra. "Kami minta pihak berwenang polisi dan KPK. Ada unsur pidana, karena sudah masuk politik uang," tutur Faisal, kepada wartawan, Jumat (12/1/2018). Menurut dia, dugaan adanya politik uang itu dapat menjadi bahan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus tersebut. Apalagi saat ini, Mabes Polri sudah membentuk Satgas Anti Politik Uang Polri.

Selain itu, La Nyalla mengklaim sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 Miliar kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto. Serta akan mencairkan cek senilai Rp 70 Miliar yang dapat dicairkan apabila surat rekomendasi dari Partai Gerindra sudah terbit. "Ini menjadi bahan menarik. Diduga pelaku menerima uang muka Rp 5,9 Miliar. Masuk ranah KPK," tegasnya.

Untuk membuat laporan tersebut, dia mengaku, tim hukum sedang mempersiapkan bukti-bukti terkait. Namun, dia belum dapat menjelaskan bukti-bukti tersebut.

Rencananya, pada pekan depan, laporan kepada pihak berwenang akan dilayangkan. Setelah membuat laporan, dia menegaskan akan menyampaikan pengumuman ke publik. "Bukti kalau tidak punya tidak mungkin laporkan, Tim lagi merampungkan dan memperkuat data," tambahnya.

Sebelumnya, La Nyalla tak jadi maju di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Ia mengatakan, sempat digadang-gadang akan maju dari Partai Gerindra.

La Nyalla menerangkan, sempat mendapatkan surat mandat dari Prabowo 11 Desember lalu. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada Rabu (20/12/2017) malam

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses oleh DPP Partai Gerindra. Karena itu, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan.

Salah satu kelengkapan pemenangan, ucap La Nyalla, ia sempat diminta uang sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Uang itu, untuk saksi dalam Pilkada Jatim.

Permintaan itu, saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Sabtu (9/12/2017), bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.

La Nyalla belum menyanggupi, menyerahkan uang sebesar Rp 40 miliar untuk Prabowo. Uang harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017.

Selain itu, terdapat uang senilai Rp 170 miliar yang disebut La Nyalla, diminta oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Supriyanto. Uang itu diminta kepada Tubagus Danil Hidayat, yang merupakan orang dekat, sekaligus Tim Pemenangan La Nyalla di Pilkada Jatim.

La Nyalla mengaku telah mengeluarkan mahar senilai Rp5,9 miliar yang diserahkan langsung Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto, serta cek senilai Rp70 miliar yang dapat dicairkan apabila surat rekomendasi Gerindra sudah terbit.


Glery Lazuardi

Daftar Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Pendaftar Pilkada Serentak 2018 di 17 Provinsi

By: pro rakyat on on Januari 11, 2018 / comment : 0 ,



1. Sumatra Utara

Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah
Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, Gerindra, PAN

Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian
Demokrat, PKB, PKPI

Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus
PDIP, PPP

2. Riau

Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno
PDIP, Golkar, Hanura

Firdaus-Rusli Effendi
Demokrat, PPP

Lukman Edy-Hardianto
PKB, Gerindra

Syamsuar-Edy Nasution
PAN, PKS, Nasdem

3. Sumatra Selatan

Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas
PDIP, Golkar, PKB

Ishak Mekki-Yudha Pratom
Demokrat, PPP, PBB

Herman Deru-Mawardi Yahya
Nasdem, Hanura, PAN

Aswari Riva’i-Muhammad Irwansyah
Gerindra, PKS

4. Lampung

Herman Hasanusi-Sutono
PDIP

Ridho Ficardo-Bachtiar Basri
Demokrat, Gerindra, PPP

Mustafa-Ahmad Jajuli
Nasdem, PKS, Hanura

Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim
Golkar, PKB, PAN

5. Jawa Barat

Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan
PDIP

Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi
Golkar, Demokrat, PAN

Sudrajat-Ahmad Syaikhu
Gerindra, PKS

Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum
PPP, PKB, Nasdem, Hanura

6. Jawa Tengah

Ganjar Pranowo-Taj Yasin
PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, Nasdem

Sudirman Said-Ida Fauziyah
PKB, Gerindra, PKS, PAN

7. Jawa Timur

Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno
PKB, PDIP, PKS, Gerindra

Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak
Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PAN

8. Kalimantan Barat

Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot
PDIP, Demokrat, PKPI

Milton Crosby-Boyman Harun
Gerindra, PAN

Sutarmidji-Ria Norsan
Golkar, Nasdem,PKS, Hanura, PKB

Kartius-Pensong
Independen

9. Kalimantan Timur

Andi Sofyan Hasdam-Nursyirwan Ismail
Golkar, Nasdem

Rusmadi-Safaruddin
PDIP, Hanura

Syaharie Ja’ang-Awang Ferdian Hidayat
Demokrat, PPP, PKB

Isran Noor-Hadi Mulyadi
Gerindra, PKS, PAN

10. Bali

I Wayan Koster-Tjok Oka Artha Sukawati
PDIP, Hanura, PAN, PKPI, PPP, PKB

Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta
Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS

11. Nusa Tenggara Barat

Suhaili Fadil Thohir-Muhammad Amin
Golkar, PKB, Nasdem

Zulkiflimansyah-Siti Rohmi Djalilah
Demokrat, PKS

Ahyar Abduh-Mori Hanafi
PDIP, Gerindra, PPP, PBB, PAN

Mochamad Ali-Lalu Gede Muhammad Ali
Independen

12. Nusa Tenggara Timur

Viktor Laiskodat-Josef A. Nae Soi
Golkar, Nasdem, Hanura

Marianus Sae-Emilia J. Nomleni
PDIP, PKB

Benny K. Harman-Benny A. Litelnoni
Demokrat, PKS, PKPI

Esthon L. Foenay-Christian Rotok
Gerindra, PAN

13. Sulawesi Selatan

Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar
Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI

Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman
PDIP, PKS, PAN

Agus Arifin Nu’mang-Tanribali A. Lamo
Gerindra, PPP, PBB

Ichsan Yasin Limpo-Andi Musakkar
Independen

14. Sulawesi Tenggara

Rusda Mahmud-Sjafei Kahar
Demokrat, PPP, PKB

Asrun-Hugua
PAN, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra

Ali Mazi-Lukman Abunawas
Golkar, Nasdem,

15. Maluku Utara

Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin
Nasdem, Hanura, Demokrat, PBB, PKB, PKPI

Muhammad Kasuba- Madjid Husen
PKS, Gerindra, PAN

Abdul Gani Kasuba- Mohammad Al Yasin Ali
PDIP, PKPI

Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar
Golkar, PPP

16. Maluku

Said Assagaff-Anderias Rentanubun
Golkar, PKS, Demokrat

Murad Ismail-Barnabas Orno
PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, PPP, PAN

17.Papua

Lukas Enembe-Klemen Tinal
Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, Hanura, PAN, PPP, PKPI, PKB

John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae
PDIP, Gerindra

Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

By: pro rakyat on on Januari 09, 2018 / comment : 0 ,



Sejarah berdirinya PDI Perjuangan dimulai dari pembentukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 10 Januari 1973. PDI merupakan partai hasil fusi atau penggabungan beberapa partai politik antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Seiring perjalanannya mengisi kancah perpolitikan nasional, pada 1993 PDI mengalami perpecahan. Megawati yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum partai berlambang banteng tersebut, kemudian diganggu kepemimpinannya melalui kongres PDI di Medan tahun 1996 yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang baru.

Hasil kongres itu ditindaklanjuti dengan upaya pengambilalihan PDI dari kepemimpinan Megawati, hingga meletus peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kuda Tuli). Pascakerusuhan itu, Megawati lantas mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mampu bertahan dan berkibar hingga sekarang. Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kuda Tuli) juga disebut-sebut sebagai peristiwa yang melambungkan nama putri mantan Presiden Soekarno, Megawati Soekarno Putri dalam kancah perpolitikan nasional.

Pada pemilu 1999, PDI Perjuangan berhasil meraih sura terbanyak. Pada saat itu, Megawati tampil sebagai Wakil Presiden RI. Sementara itu, PDI Perjuangan baru mampu membawa Megawati menjadi Presiden RI pada tahun 2001, setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya. Sedangkan pada Pemilu 2004 dan 2009 Megawati belum mampu melanggengkan jabatannya dan harus menyerahkan kursi kepresidenan kepada pimpinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Di Pemilu 2014, PDI Perjuangan kembali menjadi kontestan. Di tahun ini pula, asa partai dengan nomor urut 4 ini berpeluang besar untuk menjadi pemenang pemilu. Partai dengan lambang Kepala Banteng ini dari semua survey ditempatkan di posisi pertama untuk meraih suara terbanyak.

Jika meraih suara di atas 20 persen saat pemilu 9 April mendatang, PDI Perjuangan memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di pilpres 2014. Peluang untuk meraup suara di atas 20 besar sangat terbuka. Apalagi, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Puteri dengan jiwa negarawan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden. Hampir semua survey menempatkan Jokowi sebagi calon presiden yang memiliki elektabilitas dan popularitas paling tinggi. 

-galang-

Ini Pesan Moeldoko untuk Para Jenderal di Pilkada 2018

By: pro rakyat on on Januari 08, 2018 / comment : 0 ,





JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengaku tidak mempermasalahkan perwira tinggi di lingkungan TNI/Polri maju dalam pertarungan pilkada.

Namun dirinya meminta mereka agar mematuhi prosedur yang berlaku, seperti mengajukan pengunduran diri dari kesatuan TNI/Polri atau pensiun dini.

Dia menjelaskan, untuk pengajuan pensiun itu ada prosesnya. Sepanjang pengajuan itu selesai sebelum batas akhir pendaftaran ke pilkada atau pemilu itu terpenuhi, tidak akan ada masalah. 

"Semua proses. Sepanjang nanti deadline masih terpenuhi tidak ada masalah. Tapi kalau masih aktif pasti tidak boleh, dong," kata Moeldoko, Minggu (7/1/2018).

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini melanjutkan, bagi perwira TNI dengan status pensiun atau sudah tidak aktif berdinas, maka secara otomatis memiliki hak politik sama dengan masyarakat sipil. 

"Dia sudah sipil, ya boleh, punya hak politik sama. Seperti saya sekarang ini, tidak masalah maju langsung di Pilkada," ujar dia.

Namun lanjut Moeldoko, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut TNI atau Polri sejak dirinya melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah.

"Sosialisasai pertengahan Januari, ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle, lebih firm," terang Moeldoko.

Moeldoko sendiri tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju dalam pertarungan pilkada. Dia menyebut, anggota TNI dan Polri memiliki pengalaman memimpin pasukan dan punya pengalaman birokrasi yang cukup.

Dia menegaskan, TNI maupun Polri tetap harus netral dalam masa pemilihannya nanti meski ada mantan anggota yang jadi kandidat. Untuk hal ini, Moeldoko menjelaskan bahwa ada mekanisme khusus untuk mengawal TNI/Polri pada posisi netral.

Seperti diketahui, sejumlah nama petinggi TNI/Polri digadang-gadang bakal meramaikan pesta demokrasi di daerah tahun ini. Salah satunya Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi. 

Pria kelahiran Sabang, Aceh, ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Edy kini masih menjabat sebagai Pangkostrad.

Perwira lain dari lingkungan TNI, Komandan Komando Resor Militer (Korem) 031/Wira Bima Riau, Brigjen Edy Afrizal Natar Nasution bersiap maju sebagai calon wakil gubernur Riau.  Sind/Jok
Langganan: Postingan (Atom)
Created By SoraTemplates | Distributed By Blogger