Pengakuan Mirwan Amir soal SBY sangat menghebohkan Indonesia bahkan dunia. Hal ini membuat semua kalangan angkat bicara tidak ketinggalan Ferdinand Hutahaean , Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat.
Menurut Ferdinand, Melihat pengakuan Mirwan Amir, mantan Wakil Ketua Banggar DPRRI itu ia teringat akan sebuah kalimat dalam kisah di mana ketika ---seorang yang akan hanyut dan tenggelam, maka ia pun akan kalap meraih apa saja untuk berpengangan, bahkan batang jerami pun akan di raihnya untuk bergelantungan dengan harapan tidak akan hanyut atau tenggelam---
Begitulah tampaknya teori yang amat melekat dalam pikiran para ‘penyimpang yang jahat’ untuk mencari ruang sembunyi dari kebenaran. Mengaitkan tali ke leher orang lain agar orang orang lain tercekik, atau melemparkan dirinya yang kerdil dan sembunyi dibalik nama besar seseorang. Begitulah fitnah kemudian menjadi primadona pilihan para si penyimpang yang jahat itu berlindung dibalik opini yang mengubur fakta kebenaran sesaat. Begitu kata Firdinand Hutahaean.
Dunia terasa guncang terutama bagi kaders Demokrat di seluruh Indonesia beberapa hari belakangan ini ketika nama Ketua umum mereka, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di beberapa media ditulis mengatur proyek E-KTP dari Cikeas atas pengakuan Mirwan Amir dalam siding E-KTP.
Bagi pengurus Demokrat, ini sesuatu yang di nilai aneh dari sudut pandang mereka dan pendengarannya. Bagaimana seorang SBY mantan Presiden RI ke-6, sang tokoh besar republik ini dijadikan berbagai pihak untuk mencari ruang sembunyi dari kebenaran dengan cara melempar fitnah kepada SBY. “Dan ini bukan sekali dua kali sejak SBY berakhir masa jabatan periode keduanya sebagai Presiden Oktober 2014, fitnah seperti itu dating beruntun terus menerus. Fitnah itu seperti sengaja diarahkan kepada SBY oleh pihak-pihak yang hidupnya menyimpang untuk ditutupi opininya. Dan hebatnya lagi dengan menggunakan fulus, oknum-oknum itu menggunakan media untuk membesarkan fitnahnya dan mengkreasikannya sebagai opini yang dipropagandakan seolah apa yang diucapkan itu adalah benar adanya,”papar Ferdinan seperti yang ditulis di akun FB nya.
Masih ingat kicauan Antasari Azhar, jelang pilkada DKI? Sepertinya kasus serupa kini berulang kembali dalam versi yang berbeda.
Komentar serupa datang juga dari DPD Partai Demokrat Maluku Utara, DR Hendra Karianga,SH.MH, kader Demokrat Maluku Utara yang juga seorang pengacara menyatakan pernyataan Mirwan Amir ini suatu pembohongan publik. Menurutnya pengakuan Mirwan Amir itu aneh, anomaly. “Ini fitnah,” lanjut Hendra
Mirwan Amir dalam kesaksiannya pada persidangan kasus E-KTP Setya Novanto, menyebut bahwa dirinya pernah melaporkan dan meminta SBY menghentikan proyek E-KTP tersebut namun tidak disetujui SBY.
Sebelumnya dalam rekaman utuh dari Kompas tv terlihat pengakuan Mirwan Amir berubah-rubah. Awalnya ia mengaku tidak pernah bertemu dengan SBY. Tetapi berselang berapa menit ketika di desak pengacara ia mengaku pernah bertemu dan menyarankan agar proyek E-KTP dihentikan.
Media pun mengangkat pengakuan Mirwan Amir sebegitu rupa, sontak mata publik kembali teruju kepada sosok SBY. Masyarakat lupa dengan tiga nama yang tiba-tiba menghilang dari dakwaan kasus E-KTP seperti Ganjar, Olly, dan Yasonna, yang semuanya berasal dari Partai penguasa saat ini.
Sampai berita ini ditulis SBY belum memebrikan komentarnya kepada pihak media. Namun mantan Mendagri era SBY Gamawan Fauzi, angkat bicara mengenai disebutnya nama Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono. SBY hanya berbicara normatif tapi ditarik-tarik ke arah politik.”SBY ngomong normative tapi digoreng-goreng seolah-olah ini jadi masalah besar. Nggak baik itu,” kata Gamawan mantan Gubernur Sumatera Barat di Pengadilan Tipikor Jakarta,Senin 29/1/2018.
Sebuah kebohongan, meskipun berlari kencang tetap akan dikalahkan dengan kejujuran dan kebenaran.
Lalu siapa Mirwan Amir?
Putra Aceh yang satu ini awalnya adalah kader Demokrat sebagaimana juga dengan Anas Urbaningrum. Ketika Anas ditahan karena kasus korupsinya, Mirwan kemudian pindah partai bersama beberapa teman.
Mirwan Amir, berdasarkan tulisan di media, disebutkan menitipkan perusahaannya kepada Agustinus Andi Narogong untuk ikut tender proyek E-KTP.
Mirwan juga di duga menerima aliran dana 1,2 juta dollar Amerika dari kasus E-KTP.
Berdasarkan laporan PPATK, Mirwan Amir juga pernah menerima aliran dana yang mencurigakan.
Tidak ada komentar: