Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Recent Tube

POLITIK

NASIONAL

DUNIA

DAERAH

Sports

GALLERY

Mendagri Australia ke Indonesia


 Presiden Jokowi Terima Kunjungan Mendagri Australia
Pro Rakyat Online  -Presiden Joko Widodo  menerima kunjungan kehormatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Australia, Peter Dutton, yang baru saja ditunjuk pada Desember 2017 lalu. Kunjungan ke Indonesia ini merupakan kunjungannya yang pertama sejak ia dilantik sebagai Mendagri.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang dalam pertemuan itu mendampingi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, melalui Mendagri Australia mengundang Presiden untuk hadir dalam KTT ASEAN-Australia. Peter juga memperkenalkan dirinya kepada Presiden Joko Widodo dan menjelaskan tugas-tugasnya sebagai Mendagri.

"Mr. Peter melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden dan menyampaikan undangan Perdana Menteri Turnbull untuk hadir dalam ASEAN-Australia Summit di pertengahan bulan ini," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Presiden sendiri menyanggupi undangan yang diberikan tersebut dan berkenan untuk hadir dalam KTT ASEAN-Australia. Rencananya, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Malcolm Turnbull.

"Bapak Pesiden menyampaikan insyaallah akan hadir dan dalam pertemuan bilateralnya akan menyampaikan beberapa isu kepada Perdana Menteri Turnbull," tuturnya.

Selain Retno, turut hadir mendampingi Presiden ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jakarta, 5 Maret 2018 dikutip dari siaran pers
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin

Wartawan di sorot Wartawan

Tahun "Kelam" Wartawan Indonesia

ew Barce mantan wartawan Harian Prioritas
Wartawan disorot wartawan ini baru kejutan. 

Kongres oragnisasi wartawan terbesar di Indonesia, dua periode terakhir, konon kabarnya mulai "basah". 

Calon Ketum melakukan serangan fajar menyirami peserta dengan dolar Amerika untuk mangganti seluruh transportasi akomodasi dan tambahan uang saku. Begitu kata ew Barce mantan wartawan senior olahraga dari Harian Prioritas 

Jika budaya ini terus berlanjut ujar Barce, maka profesi wartawan semakin pudar dimata masyarajkat. 

Karena itu seluruh insan pers perlu menyikapi masalah ini dengan serius dan tegas. Apalagi tahun ini akan berlangsung Kongres PWI yang waktunya hampir bersamaan dengan tahun politik pemilihan unum kepala daerah, legislatif dan presiden.

Jangan sampai terjadi organisasi wartawan diseret-seret , dukung mendukung pada pemilu memdatang.
 
Kasus Hari Pers Nasional (HPN) di Padang-Sumbar bulan lalu cukup mengejutkan kita. Tiba-tiba Ketua Umum PWI Margiono mengajak masyarajat Sumbar memilih Jokowi pada Pemilu mendatang.
 
Sikap Margiono mebuat dunia Pers semakin tidak nyaman. Makanya banyak sekarang ini masyarakat akan mengajukan judical review undang undang dan produk turunan dewan pers.

Bahkan program-program organisas wartawan seperti PWI,AJI, AJTi dan sebagainya perlu dikocok ulang.

Kalau perlu dihapus seperti HPN (Hari Pers Nasional  yang menguras APBD dan APBN tidak sedikit.

"Mari kita canangkan Wartawan yang Merdeka tanpa Prasangka!," ajak Barce

KIBAR UNTUK ANAK-ANAK ASMAT

KIBAR BANTU ANAK-ANAK ASMAT

1.600 PAKET BANTUAN BERISI BAJU SERAGAM SEKOLAH, TAS, ALAT TULIS D AN BAJU PRAMUKA



KIBAR /
Penyerahan bantuan dari LSM Kibar untuk anak-anak Asmat Papua
JAKARTASebanyak 1.600 paket perangkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA bagi siswa didik Kabupaten Asmat Papua diserah-terimakan dari LSM Kibar (Koalisi Bersama Rakyat) kepada Pengurus Pusat Dharma Pertiwi Mabes TNI di Cilangkap Bogor, Rabu 21 Februari 2018.

Paket bantuan tersebut berupa baju seragam, alat tulis, tas sekolah, dan baju pramuka, diserah-terimakan secara simbolik dari Ketua Umum Kibar, Indra Fahrizal kepada Ketua Umum PP Dharma Pertiwi TNI, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto. Bantuan sosial-pendidikan ini akan diteruskan kepada Panglima TNI untuk didistribusikan langsung ke Kabupaten Asmat.

Indra Fahrizal mengatakan, bantuan tersebut selain berasal dari relawan LSM Kibar sendiri, juga berasal dari PT Telkom, PT KBN, PT Pacifik Defense Indoenesia, SAHARA dan lain-lain selama Februari ini. "Bantuan ini merupakan salah satu aksi sosial kemanusian bagi saudara-saudara kita di Asmat sesuai dorongan dan arahan Ketua Dewan Pembina kami (LSM Kibar), Jend. (Pur) TNI, Bapak Wiranto, "kata Indra.

"Kepada PT Telekom, PT KBN, PT Pacifik Defense Indonesia, SAHARA, dan pihak-pihak lain yang mendonasi bantuan, saya sangat berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi," imbuh Indra.

Kepada PP Dharma Pertiwi, indra menyatakan komitmennya untuk terus menggalang dan meningkatkan kerjasama. "LSM Kibar siap mendukung dan bekerja sama dengan Dharma Pertiwi dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) di seluruh Indonesia," kata Indra tandas.
 
Paralel dengan Indra,  Ketua Umum PP Dharma Pertiwi Hj. Nanny Tjahjanto mengatakan bahwa dirinya juga menghargai upaya spontan yang telah dilakukan oleh LSM Kibar.

"Dengan sigap, spontan, dan sukarela LSM Kibar telah melakukan upaya ikhtiar untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Kabupaten Asmat. Khususnya bagi anak-anak sekolah di sana, Provinsi Papua," ungkap Nanny.

"Bantuan ini tentu sangat membantu mereka dalam proses belajar mereka. Saya mengharapkan kerja sama ini dapat berlanjut dalam bidang-bidang lain khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya”, kata Nanny.

Sumber :RESS P RELEASE

GERHANA BULAN

Foto Tommy Rusihan Arief Arief.

Pro Rakyat Online 31/1/2018 
HARI INI 'Bulan Makarau' kata orang Ternate. Bulan Pake Payung, kata orang Ambon. Ini memang peristiwa langka.

Gerhana Bulan total "Super Blue Bloood Moon' hari ini akan dilihat jelas oleh masyarakat Indonesia.
Selama 5 jam 20,2 menit  Indonesia akan  menyaksikan proses gerhana bulan langka ini tepatnya pada pukul 17.49 WIB hingga 23.09 WIB.

Meski demikian, kemolekan bulan malam nanti patut diwaspadai. Khususnya untuk transportasi di pelabuhan dan pesisir, serta aktivitas pertanian yang dapat terganggu.

Kepala  BMKG, Dwikorita Karnawati berkata kepada Kompas.com bahwa posisi bumi yang berada segaris dengan matahari dan bulan mengakibatkan gravitasi bulan dan matahari terintegrasi.

Akibatnya pasang air laut menjadi maksimal.

"Pasang air laut mencapai 1,5 meter meski juga dapat terjadi air laut surut 100 sampai 110 sentimeter pada tanggal 30 Januari hingga 1 FeFebruari 2018," ujar Dwikorita

Perubahan muka laut tersebut akan terjadi di sejumlah tempat.

Antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Barat, selatan Lampung, utara Jakarta, utara Jawa Tengah, utara Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Biarpun begitu, Gerhana bulan super besar  hari ini menjadi kejadian yang sangat istimewa. Ini adalah fenomena astronomi dan jangan dikaitkan dengan hal-hal mistik dan klenik..

Bagi warga Jakarta, yang ingin melihat gerhana bulan hari ini, ada beberapa lokasi yg bisa digunakan:
Gerhana Bulan 31 Januari 2018
Nyok mari rame-rame kite saksikan fenomena Gerhana Bulan Total ini pada
Hari : Rabu
Tanggal : 31 Januari 2018
Pukul : 17.00 sd 23.00 WIB
di beberapa lokasi yang dibuka untuk umum anatra lain;
1. Planetarium Taman Ismail Marzuki
Plaza Teater Jakarta (Gratis)
Kontak: Pak Eko (08128563352)
2. Monumen Nasional
- Kawasan Monas (Gratis)
-Tugu Monas (Membayar tiket masuk tugu)
Kontak: Bu Ratih (0817876862); Pak Budi (0811984200)
3. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
Kontak: Bu Rofiqoh (081282354360)
4. Taman Fatahillah
Kontak: Pak Norvi (08159929011)
5. Kepulauan Seribu
Kontak: Bu Neneng (082298765661)
6. Taman Mini Indonesia Indah
Kontak Protokol TMII: Ibu Lis (0813 982 691 91)
Kontak Anjungan dan Graha Wisata: Fitri (021-8400418)
7. Taman Impian Ancol
(Cukup membayar gerbang Ancol untuk menikmati gerhana bulan di pinggir pantai)
Kontak: Ancol Contact Center (021-29222222)
------------------------
Informasi lebih lanjut:
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kepala Bidang Infobang, Pak Alberto (08111007929)
Pak Alung (08129437637)
Bu Anita (081315157885)

SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan
Komentari

Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018



Pendaftaran Pasangan Calon

8-10 Januari 2018 Pendaftaran
8-15 Januari 2018 Pemeriksaan Kesehatan
12 Februari 2018 Penetapan Paslon
13 Februari 2018 Undian Nomor Calon

Kampanye

15 Feb-23 Juni 2018 Masa Kampanye
15 Feb-23 Juni 2018 Debat Publik Terbuka
10-23 Juni 2018 Kampanye melaui Media Masa
24-26 Juni 2018 Masa Tenang

LAPORAN & AUDIT DANA KAMPANYE
4 Februari 2018 Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye
20 April 2018 Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
24 Juni 2018 Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
11-13 Juli 2018 Pengumuman hasil audit dana kampanye


PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
27 Juni 2018 Pemungutan dan penghitungan suara di TPS
27 Juni-3 Juli 2018 Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/kelurahan
4-6 Juli 2018 Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pilgub
28 Juni-4 Juli 2018 Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk kabupaten/kota
7-9 Juli 2018 Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub

Kumpulkan Para Gubernur, Presiden Tekankan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah


Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mendukung visi dan arah pembangunan nasional sebagai tujuan bersama. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan menjadikan hubungan antara pusat dan daerah berada dalam satu garis. Untuk itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut utamanya yang terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha di pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian poin penting yang disampaikan Presiden saat menggelar rapat kerja pemerintah bersama dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

"Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah bukan berarti federal. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu garis," ujar Presiden.

Hanya satu fokus pembicaraan yang dilakukan dalam rapat tersebut, yakni soal kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.

Beberapa minggu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menemui sejumlah investor dan duta besar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala yang mereka hadapi saat hendak berinvestasi di Indonesia. Ternyata, dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa tugas pemerintah masih sangat banyak.

"Oleh sebab itu pada siang hari ini kita mengumpulkan seluruh gubernur dan Ketua DPRD agar kita memiliki sebuah panduan yang sama, sebuah visi bersama dan menyelesaikan masalahnya seperti apa," tuturnya.

Presiden sendiri sejak lama sudah mengupayakan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. Seperti di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, waktu memperoleh perizinan telah dipangkas secara signifikan.

"Kalau dulunya mengurus izin berbulan-bulan atau bahkan tahun. Mulai 2 tahun yang lalu BKPM bisa mengeluarkan 9 izin dalam waktu 3 jam. Bisa kita lakukan. Niat atau tidak niat, mau atau tidak mau, urusannya di situ saja," sambungnya.

Namun, perizinan itu tidak hanya terkait dengan urusan yang ada di BKPM saja. Baik di kementerian maupun di daerah, masih banyak bentuk perizinan yang harus dibenahi. 

Pembenahan tersebut mutlak diperlukan mengingat saat ini sebenarnya banyak calon investor yang antre untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hanya saja, setelah menemui sejumlah kendala di lapangan, seringkali mereka mengurungkan niatnya semula.

"Masalahnya ada di sini, investasi antre di depan pintu kita ada ribuan. Ribuan investor yang mau masuk ke negara kita, tapi masalahnya ada di dalam kita sendiri," ujarnya.


Jakarta, 23 Januari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Jokowi Tipu PBNU, Itu Hebat!

By Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi III DPR 2004 - 2009, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).


Reshuffle telah mengambil dua posisi strategik politik PBNU, akan mengubah politik PBNU. Reshuffle itu yang terakhir di kekuasaan Presiden Jokowi yang berakhir 2019. Tak ada lagi kue kekuasaan ke depan. Kalau kau tak kebagian di reshuffle itu, ya tak kebagian.


Tadinya,  salah satu personil Wantimpres ialah KH Hasyim Muzadi. Pada rezim SBY, kursi ini ditempati KH Makruf Amin yang kini Rois Aam PBNU. Beberapa bulan lalu, Mbah Hasyim mangkat, kursi itu kosong. Maka PBNU mengajukan KH Achmad Bagja untuk menggantikan Mbah Hasyim. Sudah diacc oleh Presiden Jokowi, sudah fixed, tapi nama Achmad Bagja raib. Saya lihat direplace dengan Agum Gumelar. Itu satu.


Kedua, Ketum Muslimat NU yang menjabat Mensos, Khofifah Indar Parawansa dan jadi Cagub Jatim, diganti Idrus Markham. Sekalipun Khofifah naik karena ia Timses Pilpres Jokowi, namun ia adalah struktur Banom PBNU. Ketika digantikan Idrus Markham yang pernah jadi pengurus IPNU dan PMII, tapi jauh beda. Idrus tak memiliki hubungan apapun dengan PBNU, melainkan dengan Golkar. Pertukaran Khofifah dengan Idrus bagi PBNU adalah menukar marmud dengan tikus.

Posisi politik Wantimpres sangat penting bagi PBNU. Saya adalah anggota Pansus RUU DPP (Dewan Pertimbangan Presiden) tahun 2004. UU DPP kemudian lebih populer dengan nama Wantimpres yang pada Orde Baru adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 

Ini adalah badan eksekutif garis ke samping, yang memberikan masukan kepada presiden. DPP adalah badan yang menampung masalah strategis masyarakat yang disampaikan langsung kepada presiden. Itu memastikan bahwa masalah masyarakat beroleh penanganan langsung dari Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. 

Penipu

Itu reasonnya, betapa PBNU merasa ditipu dan dimalingi ketika ia digusur dari DPP.  PBNU kalah dengan Jan Darmadi yang mewakili komunitas gambler. Sudah pesong. Keniscayaannya ke depan, PBNU mereposisi dirinya terhadap rezim Jokowi. Pertama, kepentingan strategis PBNU tak mampu dilindungi oleh Presiden Jokowi. 

Kedua, komitmen PBNU dengan Presiden Jokowi wanprestasi yang mestinya take and give, minimal tidak ditipu seperti itu. Selama ini PBNU telah bersedia menjadi bemper ketika Jokowi diserang 17 ormas Islam, baik di 411 maupun 212, sehingga PBNU dimusuhi. Jokowi membalas susu dengan tuba. 

Ketiga, dengan digusurnya PBNU dari Wantimpres untuk mewakili dan menyampaikan aspirasi 92 juta umat nahdliyin, menunjukkan PBNU di rezim Jokowi hanya pelengkap penderita yang sebelumnya penafsir dan penyampai wahyu rakyat.

Keempat, PBNU dilecehkan. Rois Aam dan Ketum PBNU hanya disuruh menjaga Pancasila versi Rezim Jokowi, disuruh berkelahi dengan 17 Ormas Islam, dikandangin di UKP PIP yang derajatnya hanya unit di pemerintahan. Itu pelecehan luar biasa!

Menko Luhut: Dana Pemerintah untuk Infrastruktur Daerah Terpencil



Davos, Swiss-Menko Maritim Luhut Pandjaitan menyampaikan bahwa pembangunan Infrastuktur saat ini difokuskan di daerah terpencil. 
     “Dana untuk pembangunan infrastruktur kami saat ini terbatas, hanya 30% dari APBN kami, karena itulah pembangunan di kota-kota besar kami usahakan tidak menggunakan dana APBN,” demikian dikatakan Menko Luhut saat berbagi pengalaman di workshop bertema “From Pipedream to Pipeline” yang menjadi salah satu acara kegiatan World Economic Forum di Davos, Swiss pada hari Rabu (24/1). 
     Dalam diskusi yang diikuti oleh beberapa pemimpin negara, tokoh dan aktivis lingkungan hidup ini pada intinya membahas bagaimana  caranya agar proyek- proyek yang secara komersil tidak menarik, bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan (memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang). 
     “Karena itu kita harus mencari cara bagaimana agar proyek-proyek itu bisa menarik bagi investor. Blended finance bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” ujar Menko Luhut dihadapan para peserta. 
     Dalam workshop ini Menko Luhut mendapat tempat satu meja dengan PM Papua New Guinea Peter O’Neill, aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, Michelle Rempel anggota parliamen Kanada, Thani Al Zeyoudi Menteri Lingkungan Hidup UAE dan beberapa tokoh lain. 
     “Infrastruktur adalah penting untuk rakyat Indonesia dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan dan juga masyarakat Indonesia yang beragam dan wilayahnya sangat luas,” kata PM Peter O’Neill menanggapi apa yang dikatakan Menko Luhut. 
     Menko Luhut menegaskan sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. 
     “Yang penting  adalah membuat masyarakat paham bahwa yang dikerjakan pemerintah ini akan memberi manfaat untuk mereka. 
Kami juga memperlakukan rakyat dengan fair, misalnya pada pembebasan lahan, kami menggunakan jasa independen appraisal untuk menghitung harga ganti rugi yang pantas,” jelasnya.

Ratu Maxima

Prioritas pembangunan daerah terpencil juga menjadi topik pembicaraan saat Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan Ratu Maxima dari Belanda pagi harinya. Ratu Maxima adalah Penasehat Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Inklusi Keuangan atau UNSGSA (United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development). 
      Ratu menjelaskan sebagai utusan PBB sejak tahun 2009, ia bertugas mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global. Misinya adalah agar inklusi keuangan mampu  mempercepat pencapaian sejumlah prioritas nasional seperti yang tercakup dalam SDG’s, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja,  persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang, dll. 
     “Tujuan yang tercantum dalam SDGs memiliki relasi satu sama lain. Misalnya,  kalau mengupayakan pengembangan pendidikan, maka di sisi lain juga sekaligus dapat mengatasi permasalahan kemiskinan,” ujar Ratu. 
     Menko Luhut mengatakan memperkecil angka kemiskinan juga sedang dilakukan pemerintah saat ini dengan memprioritaskan dana pemerintah pembangunan untuk pembangunan daerah terpencil. 
        Menurutnya pemerintah saat ini dipicu untuk lebih kreatif mencari pembiayaan untuk pembangunan di kota-kota besar. 
     “Kami mencari alternatif pembiayaan dengan melibatkan swasta, tentunya juga dengan menpertimbangkan  aspek lingkungan hidup dan inovasi teknologi,” jelasnya. 
     Ratu yang akan kembali berkunjung ke Indonesia bulan depan, mengatakan pada misinya kali ini akan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam hal ini. 
     “Distribusi ekonomi, mensejahterakan ibu dan mencerdaskan anak, mendorong keterlibatan sektor swasta. Hal-hal ini yang ingin saya tekankan pada kunjungan saya nanti. Setelah itu kita bisa sampaikan, pentingnya menabung, bagi mereka. Lalu saya juga akan mendorong pemberian kredit untuk usaha kecil menegah dan sektor pertanian,” ujarnya. 
     Sehubungan dengan sektor pertanian ini, Menko Luhut menjelaskan ada sekitar 15 juta orang (petani dan keluarganya)  yang hidupnya akan terpengaruh oleh larangan Uni Eropa akan ekspor sawit Indonesia. Ratu mengatakan akan membantu memfasilitasi untuk mengatasi masalah ini. 
     Setelah bertemu Ratu Maxima, Menko Luhut menghadiri diskusi antar tokoh dan pemimpin negara tentang pembangunan pada “Circular Economy Platform Leadership Board Meeting” . 
     Lalu menerima kunjungan Tadashi Maeda, chief executive officer at Japan Bank of International Cooperation (JBIC) yang menyampaikan keinginan JBIC untuk lebih aktif lagi berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Menko Luhut berjanji untuk menindaklanjuti niat baik JBIC ini. 
      Malam harinya Menko Luhut menjadi pembicara utama pada acara “Indonesia Night” yang bertujuan mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Acara ini dihadir lebih dari 700 undangan dari dalam dan luar negeri. Para tamu dihidangkan makanan dan pentas seni Indonesia dari berbagai daerah.